Koridor 2 dan koridor 3 terancam tutup
Transbatavia, operator armada busway koridor 2 (Harmoni - Pulogadung) dan Koridor 3 (Harmoni - Kalideres), mengancam berhenti beroperasi karena terus nombok. Mereka meminta pengelola busway, BLU Transjakarta, memperbaiki manajemennya.
"Ini harus segera diselesaikan, jika tidak berbahaya. Operator bisa matiin koridor yang lain sebab pemiliknya dia-dia juga meski dengan nama berbeda," kata Ketua Dewan Transportasi Kota Soetanto Soehodo kepada detikcom, Jumat (13/7/2007).
Armada busway koridor 1 Blok M-Kota disediakan dan dirawat oleh PT Jakarta Express Trans (JET). Konsorsium ini terdiri dari PPD, Bianglala, Steady Safe, Pahala Kencana dan Ratax.
Operator koridor 2 dan 3 adalah PT Transbatavia yang terdiri dari PT Mayasari Bakti, PT Steady Safe, PT Metromini, dan PPD.
Konsorsium PT Jakarta Trans Metropolitan (JTM) menangani busway koridor 4 dan 6 yang beranggotakan PT Mayasari Bakti, PPD dan Steady Safe.
Sedangkan PT Jakarta Mega Trans (JMT) untuk koridor 5 dan 7 yang terdiri dari meliputi Mayasari Bakti, PPD, Steady Safe dan Pahala Kencana.
Saat ini keluhan muncul dari PT Transbatavia, pengelola koridor 2 dan 3. Padahal anggota konsorsium juga memiliki saham di koridor lainnya.
Operator busway bertugas menyediakan dan merawat bus. Sedangkan Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta bentukan Pemprov DKI Jakarta mengurusi manajemennya. BLU-lah yang mengatur jadwal keberangkatan bus termasuk berapa bus yang diterjunkan pada hari itu.
Subsidi
Soetanto menuturkan, permasalahan operator dan BLU Transjakarta berawal dari kondisi keuangan.
"BLU tidak mampu beri tarif operator yang memadai dengan alasan subsidi dari Pemprov DKI kurang dan untuk efisiensi. Itu silakan saja tetapi jangan korbankan penumpang yang harus menunggu busway 1,5 jam. Itu bukan efisiensi namanya. Sementara operator ingin semua bus beroperasi agar penumpang tidak numplek dan itu baik buat operator," bebernya.
Solusinya, menurut Soetanto, subsidi dan tarif busway perlu ditingkatkan. "Subsidi harus ditingkatkan tetapi ini melalui jalan panjang di DPRD. Selain itu tarif pun perlu dinaikkan pada taraf yang memadai," ujarnya.
Soetanto menjelaskan subsidi perlu dinaikkan agar tidak merusak pelayanan. BLU pun harus terus memonitoring operator. "Jika subsidi naik dan pelayanan tetap jelek ya harus dipinalti dan dievaluasi," cetusnya. (aan/nrl)
